Deklarasi Tolak Money Politic, Triwung Kidul Jadi Percontohan

Menjelang penetapan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo, jajaran Kepolisian rupanya tidak main main dalam mempersiapkan diri. Buktinya, Polri-TNI, Pemkot, Kejari, KPU dan Panwaslih Kota Probolinggo bersinergi serta mendeklarasikan diri untuk menolak segala bentuk money politic dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Rabu (24-01-2018).

Deklarasi yang juga dihadiri oleh masyarakat dan pemilih pemula tersebut diadakan di Kantor Kelurahan Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Walikota Probolinggo Hj. Rukmini, SH, M.Si, Kapolres Probolinggo Kota Akbp Alfian Nurrizal, SH, SIK, M.Hum, Dandim 0820 Probolinggo Letkol Kav. Rio Depri Saransi, S.Sos, M.Si, Kajari Martiul, SH, Komisioner KPU dan Ketua Panwaslu. Hadir pula Ketua MUI, Ketua FKUB dan tokoh agama serta masyarakat Kel. Triwung Kidul.

Kapolres dalam sambutannya menjelaskan bahwa Pilkada yang aman harga mati. Tidak bisa ditawar lagi. " Harapan kita bersama bahwa pilkada kali ini berjalan dengan aman dan tertib. Hal penting lainnya adalah jangan sampai terjadi black campaign serta money politic. Bilamana masyarakat menemukan adanya hal tersebut segera laporkan kepada kami agar bisa kami tindaklanjuti. Tentunya hal ini semata mata demi tercapianya situasi yang kondusif", jelasnya.

Kajari sendiri juga menjelaskan bahwa bilamana ditemukan adanya money politic, akan bekerja sama dengan Panwaslih serta kepolisian. " Ketiga lembaga ini tergabung dalam Sentra Gakkumdu yang bekerja bersama untuk menangani hal tersebut. Kami berharap di pilkada ini jangan sampai ditemukan adanya money politic di setiap tahapannya", tandasnya.

Usai pembacaan deklarasi saka prabu dihadapan peserta, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan bersama untuk menolak segala bentuk money politic. Rupanya kegiatan ini sengaja dilaksanakan di Triwung Kidul sebagai wilayah percontohan yang bersih dan bebas dari money politic.