Bhabinkamtibmas Hadiri Kegiatan Musyawarah Desa Khusus Validasi DTKS dan BLT-DD Tahun 2022

Wonomerto - Kapolsek Wonomerto Iptu Bambang Hartono memerintahkan personel Bhabinkamtibmas Polsek Wonomerto untuk menghadiri dan melaksanakan Pam dalam kegiatan musyawarah desa khusus penetapan verifikasi DTKS dan BLT-DD tahun 2022 bertempat di kantor desa Sumberkare kecamatan Wonomerto kabupaten Probolinggo, Senin (21/03/2022).

Seperti yang terlihat Bhabinkamtibmas Polsek Wonomerto untuk Desa Sumberkare Aipda Adin Triyantoro menghadiri kegiatan musyawarah desa khusus didesa binaannya Desa Sumberkare.

Saat diwawancarai Aipda Adin Triyantoro Menjelaskan bahwa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) termasuk dalam skala prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan merupakan salah satu program dalam skema pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan dengan diperpanjangnya masa program BLT Dana Desa dapat meminimalkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa yang diakibatkan oleh kondisi pandemi Covid- 19.

Aipda Adin mengatakan Setelah dilakukannya proses pendataan dan verifikasi oleh Pemerintah Desa dengan unsur kelembagaan desa, maka Badan Permusyawaran Desa (BPD) langsung menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) dalam rangka validasi, finalisasi dan penetapan penerima BLT Dana Desa Tahun 2022.

Dalam musyawarah tersebut terdapat pengerucutan penerima disebabkan oleh dari beberapa aspek diantarnya terdapat penurunan jumlah penerimaan dana desa, kriteria penerima BLT dana desa dan Desa Padamenak termasuk dalam desa lokasi khusus (lokus) stunting dengan berdasarkan aspek-aspek tersebut pemerintah desa harus juga merealisasikan pembangunan fisik yang tertunda akibat konsekwensi dari pengalihan kegiatan anggaran Tahun 2021 yang tidak terealisasi.

Kembali Aipda Adin menjelaskan bahwa Pembangunan yang ditangguhkan tersebut otomatis menjadi skala prioritas di Tahun 2022 untuk direalisasikan, disamping dengan penyesuaian terhadap Suistanable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.