Jambore Karang Taruna Sasar Pemuda Kota Probolinggo Menghadapi Pemilukada 2018

Gelaran pemilukada Tahun 2018 yang sebentar lagi akan diselenggarakan membuat Kepolisian, Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu bergerak cepat untuk mengadakan sosialisasi. Bertempat di Auto 2000 Kota Probolinggo, ratusan pemuda karang taruna perwakilan dari setiap kelurahan di Kota Probolinggo berkumpul untuk mendapatkan pembekalan dalam rangka Jambore Karang Taruna.

 

Kegiatan yang diinisiasi oleh Polres Probolinggo Kota ini menghadirkan narasumber kredibel dari Kodim 0820 Probolinggo, KPU dan Panwaslu Kota Probolinggo. Kapolresta Probolinggo AKBP. Alfian Nurrizal, S.H., S.IK., M.Hum., hadir sebagai penyedia materi dari jajaran Kepolisian.

 

Perwakilan PPK PPS se-kota Probolinggo, Ketua PPK kec. Mayangan Bpk. Choirul Umam, ST memaparkan bahwa tanggal 27 Juni 2018 nanti akan dilaksanakan pemilukada gubernur dan walikota. Syarat utk mencoblos adalah berumur 17 th, dan ber E-KTP / sudah menikah.

 

“19 Desember 2017 adalah tahapan pemutakhiran data dari capil, dimana akan didata semua masyarakat di Kota Probolinggo. 24 juni 2018 semua daftar pemilih harus sudah jadi, jika itu tdk ada di form tersebut maka tidak bisa mencoblos. Nanti dari KPU juga akan ada tahapan sosialisasi, dan kampanye,  kita harus tetap melaksanakan setiap tahapan dengan tertib”, jelasnya.

 

“ Menurut UU No.7 tahun 2017 disebutkan memang TNI Polri tidak boleh mencoblos, karena semua demi kenetralitasan”, jawab Choirul Umam tentang pertanyaan dari Yuda perwakilan dari kementerian agama mengapa TNI dan Polri tidak boleh mengikuti Pemilu.

 

Pasilog Kodim 0820 Probolinggo Kapten Inf Edy Sutomo menjelaskan bahwa dalam menghadapi Pilkada 2018 untuk KPUD Kota Probolinggo telah melaksanakan tahapan demi tahapan yang sudah dilaksanakan salah satu contohnya adalah melantik PPK dan PPS Kota Probolinggo. Terkait dengan Pilkada 2018 dibutuhkan kesadaran, kecerdasan dan motivasi tinggi untuk menentukan hak pilih demi masa depan Kota Probolinggo.

 

Perwakilan dari Panwaslu Samsun Ninilow menyikapi turunnya minat masyarakat untuk mencoblos. Peran rakyat adalah memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat dan memastikan pemilu yang bersih dan transparan. “Fungsi Bawaslu adalah pengawasan,  pencegahan,  penindakan, memutus sengketa proses. Dampak nyata jika tidak turut serta dalam pemilu, akan mempengaruhi demokrasi dan masa depan bangsa ,” tandasnya.

 

AKBP. Alfian Nurrizal, S.H., S.IK., M.Hum., berterima kasih atas semua pihak yang mendukung atas terselenggaranya Jambore Karang Taruna yang berjalan dengan baik. “ Polres ada program Jaswa (jaring aspirasi warga), kami mengumpulkan informasi dan langsung dari masyarakat. Selain itu juga akan buat aplikasi untuk opini positive dan negatif . Kemudian Saka Prabu kami harapkan utk melihat,  mengawasi, disetiap pelaksanaan pemilu kedepan. Saya berharap, tidak ada lagi yang memberikan berita berita bohong / hoax yg disebarkan melalui sosmed,” terang alumus Akpol 2000 ini.

“ Saya berharap pemuda pemudi ini nantinya akan memilih kepala daerah yang sesuai dengan harapan, tanpa adanya golput. Kenali calonnya, pelajari programnya karena pilihan tersebut menentukan masa depan daerah kita di masa mendatang,” pungkasnya.